Pada bulan September 1947, Presiden Harry S. Truman menandatangani Undang-Undang Keamanan Nasional yang menjadi salah satu legislasi terpenting dalam masa Perang Dingin. Undang-undang ini menetapkan kerangka birokrasi untuk pembuatan kebijakan luar negeri yang akan berlangsung lebih dari 40 tahun ke depan. Saat itu, Perang Dingin telah dimulai dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang sebelumnya merupakan sekutu dalam Perang Dunia II, kini berhadapan sebagai musuh ideologis. Sebelum penandatanganan Undang-Undang ini, pemerintahan Truman telah memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Yunani dan Turki untuk melawan pemberontakan komunis. Selain itu, Rencana Marshall, yang menyediakan bantuan miliaran dolar untuk membantu pemulihan Eropa Barat, juga sedang dijalankan. Dengan meningkatnya ketegangan internasional, diperlukan sebuah birokrasi yang lebih efisien dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Undang-Undang Keamanan Nasional terdiri dari tiga bagian utama. Pertama, mengkonsolidasikan militer negara dengan menggabungkan Departemen Angkatan Laut dan Angkatan Darat menjadi satu Departemen Pertahanan baru. Kedua, membentuk Dewan Keamanan Nasional (NSC) yang berfungsi sebagai agen koordinasi informasi diplomatik dan intelijen untuk presiden. Ketiga, mendirikan Badan Intelijen Pusat (CIA) yang dirancang tidak hanya untuk mengumpulkan intelijen tetapi juga melaksanakan operasi rahasia di negara-negara asing. Sejak itu, Departemen Pertahanan, NSC, Angkatan Udara, dan CIA telah tumbuh dalam ukuran, anggaran, dan kekuatan. Meskipun mengalami berbagai keberhasilan dan kegagalan, Undang-Undang Keamanan Nasional menunjukkan keseriusan pemerintah AS dalam menghadapi ancaman Perang Dingin.