Pada tanggal 26 Juli 1990, Presiden George H.W. Bush menandatangani Undang-Undang Penyandang Disabilitas (ADA), yang merupakan afirmasi hak-hak penyandang disabilitas paling signifikan dalam sejarah Amerika Serikat pada saat itu. Seperti yang ditulis oleh pengacara hak-hak disabilitas Arlene Mayerson, cerita tentang ADA dimulai ketika orang-orang dengan disabilitas mulai menantang hambatan sosial yang mengucilkan mereka dari komunitas, dan orang tua anak-anak penyandang disabilitas berjuang melawan pengecualian dan segregasi. Para aktivis membandingkan perjuangan mereka dengan gerakan Hak Sipil, berargumen bahwa tanpa persyaratan federal, penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi baik sebagai pengguna ruang publik maupun dalam mencari pekerjaan. Pada tahun 1986, Dewan Nasional Penyandang Disabilitas, sebuah lembaga pemerintah independen, mengeluarkan laporan yang menunjukkan adanya banyak celah dalam hukum federal yang menghambat partisipasi penuh dalam masyarakat dan peluang kerja bagi banyak orang dengan disabilitas. Berkat upaya lobi Patrisha Wright, salah satu pendiri Disability Rights Education and Defense Fund, undang-undang federal mirip dengan Undang-Undang Hak Sipil untuk penyandang disabilitas mendapatkan dukungan di akhir tahun 1980-an. Rancangan undang-undang ADA itu mencakup berbagai macam disabilitas fisik dan mental, memberikan jalan hukum bagi korban diskriminasi di tempat kerja, serta menetapkan standar akses ke gedung-gedung publik. Ia juga menetapkan undang-undang federal mengenai binatang layanan. Pada Maret 1990, sekelompok aktivis hak-hak disabilitas melakukan aksi Capitol Crawl, memperlihatkan kurangnya aksesibilitas di negara tersebut. Meskipun ada tekanan dari beberapa kelompok gereja, undang-undang tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, yang kemudian ditandatangani oleh Presiden Bush, yang menyatakan, “Biarkan dinding pengecualian yang memalukan ini akhirnya runtuh.”